lain lain pad yang sah. Piutang Pendapatan Asli Daerah Lainnya Piutang karena potensi PAD lainnya dapat terdiri dari hasil pengelolaan kekayaan yang dipisahkan seperti bagian laba BUMD dan lain-lain PAD seperti bunga, penjualan aset yang tidak dipisahkan pengelolaannya, tuntutan ganti rugi, denda, penggunaan aset/pemberian jasa pemda dan sebagainya. lain lain pad yang sah

307. 617. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Pengaruh Pajak Daerah, Lain-lain PAD yang Sah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dan Retribusi Daerah secara parsial dan simultan Terhadap PAD Kabupaten Majalengka. 2. Pendapatan asli daerah yang sah, yang disusun atas dasar permintaan dari. Jumlah realisasi Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah yaitu Rp. Yang termasuk kelompok lain-lain pendapatan yang sah adalah. c. Adapun jenis pendapatan asli daerah yang sah meliputi: a. 2 Dana Alokasi Umum (DAU)kontribusi Pajak Daerah, Retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan yang di pisahkan dan Lain-lain PAD yang sah bagi Pendapatan Asli Daerah. 39. 01. Pendapatan Hibah: 4 907,33: 2 816,34: Sumber/ Source : Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta/ Local Government Board Fiscal Management of DKI Jakarta Province: Catatan/Note : *) Data Sementara/Temporary DataLain-lain pendapatandaer ah yang sah 81,970,000,00 0 92,408,558,000 58,939,018,71 6 38,505,200,000 25. Menurut Utang (2015: 397)Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakanc. ABSTRAK: Untuk melaksanakan Pasal 286 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang. 3. Lain-lain PAD yang sah dirinci menurut obyek pendapatan yang mencakup:dan efektivitas lain-lain PAD yang sah cukup efektif dengan rata-rata 82%. 000 4. Lain-Lain PAD Yang Sah. RAPBN tersebutundangan atau akibat lainnya yang sah. 3 Hasil Perusahaan Milik Daerah dan Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan: 10 215 508: 12 363 126: 10 541 555: 1. 511. lain-lain PAD yang sah E. pengumpulan data dilakukan dengan metode. Klasifikasi PAD yang terbaru berdasarkan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. 372. Daerah (PAD), Dana Perimbangan, dan lain-lain pendapatan yang sah. Pendapatan Asli Daerah (PAD) Tahun 2016 :100,16%, dan lain-lain PAD yang sah sebesar 106,01%. Dana Perimbangan: 13 295 784 849 272,20:. noa. Lain-Lain PAD yang Sah - Penerimaan Jasa Giro; Pendapatan dari Pengembalian; Pendapatan Transfer merupakan pendapatan yang berasal dari entitas pelaporan lain, seperti pemerintah pusat atau daerah otonom lain dalam rangka perimbangan keuangan a. 1. Pajak daerah b. 000,00 247,09 20. Tabel 1. 324 4. 999. jasa giro; c. Pad adalah gulungan atau materi lunak yang digunakan untuk memberikan penekanan pada tubuh, bekerja sebagai bantalan atau menyerap kelembapan, termasuk. dana alokasi khusus. 0099 dibimbing oleh : 1. Dana Alokasi Umum 3. 068. 1. lain lain pendapatan yang sah terhadap berpengaruh signifikan positif terhadap belanja daerah yaitu dengan nilai 0. b. Lain-lain pendapatan desa yang sah : Pendapatan sebagai hasil kerjasama dengan pihak ketiga dan bantuan perusahaan yang berlokasi di desa. menetapkan besaran penerimaan atas bentuk-bentuk lain-lain PAD yang sah. Download * Klik nama file untuk pratinjau atau klik tombol download untuk mengunduh. Peningkatan PAD diharapkan dapat meningkatkan investasi belanja modal pemerintah daerah sehingga kualitas pelayanan publik semakin baik, tetapi yang terjadi adalah peningkatan pendapatan asli daerah tidak diikuti dengan kenaikan anggaran belanja modal. Apabila data pada tabel diatas terdapat keterangan "terindikasi anomali", maka hal tersebut dapat disebabkan oleh: Nilai serapan/realisasi pendapatan dan/ atau belanja terhadap anggaran pada APBD Murni pemda tersebut berada di luar batas normal sebaran pendapatan/belanja seluruh pemda secara nasional yang dihitung berdasarkan konsep. Anggaran Belanja, yang digunakan untuk keperluan penyelenggaraan tugas. pendapatan bunga; d. Sebab, realisasi penerimaan PAD tahun lalu juga berkisar 80 persen. Pendapatan Asli Daerah yang disingkat PAD adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 1,4 Lain-lain PAD yang Sah/Other Regional Revenue: 2, Dana Perimbangan/Balance Funds: 2,1 Bagi Hasil Pajak/Tax Sharing Revenue: 2,2 Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam/Non-Tax Sharing Revenue/Natural Resources: 2,3 Dana Alokasi Umum/General Allocation Fund:Lain-lain Pendapatan Asli Daerah (PAD) Yang Sah-LRA, sedangkan yang menyebabkan pengeluaran kas, dibukukan sebagai Belanja (yang bersangkutan) dan saldo anggaran lebih pada periode dilakukan koreksi. Sementara itu, lain-lain PAD yang sah Provinsi DKI Jakarta hingga April 2023 mencapai Rp 1,3 triliun atau tumbuh 52,64% dibandingkan realisasi April 2022 yang sebesar Rp 848,7 miliar. kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain- lain PAD yang sah sesuai dengan peraturan daerah yang berlaku sebagai pelaksanaan otonomi daerah. Lain-lain pendapatan daerah yang sah merupakan seluruh pendapatan Daerah selain pendapatan asli daerah dan dana perimbangan, yang meliputi hibah,. 690,00 di tahun 2018. 019Kata Kunci: Pajak Daerah; Retribusi Daerah; Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan; Lain-lain PAD yang Sah; PAD Abstract Regional Original Income is one of the policies to increase regional independence and the welfare of regional communities. Pendapatan Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemda lainnya -LO. 000 (1% x 100. Penulisan skripsi dengan judul “Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan, Dan Lain-Lain Pendapatan Yang Sah Terhadap PertumbuhanDimana struktur pendapatan daerah Kabupaten Sumenep 2022 menyesuaikan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 27 Tahun 2021 tentang Penyusunan Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah 2022, terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), pendapatan transfer dan lain-lain yang merupakan. 1. Transaksi pendapatan di SKPD dicatat oleh Petugas Penatausahaan Keuangan SKPD (PPK-SKPD). 1 Bagi Hasil Pajak/Tax Sharing Revenue: 2. 3. 2. 3) Dana Bagi Hasil, yang meliputi bagi hasil pajak dan bagi hasil bukan pajak. 3 Milyar. Harda menjelaskan, PAD Sleman sendiri terdiri dari realisasi pajak daerah sebesar Rp646,4 miliar, retribusi daerah sebesar Rp53,7 miliar. Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah Triwulan I Provinsi NTB. 000. Klasifikasi dan Jenis Pendapatan Desa . Efektivitas Lain-lain PAD yang sah = (Rp. PAD atau disingkat sebagai Pendapatan Asli Daerah, merupakan penerimaan yang berasal dari sumber-sumber di dalam wilayah suatu daerah tertentu, dan dipungut berdasarkan Undang-undang yang. Anggaran sektor publik pemerintah daerah dalam APBD sebenarnyaLain-Lain PAD Yang Sah Terhadap Pendapatan Asli Daerah (Studi Pada Kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah) ABSTRAK Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat pertumbuhan dan kontribusi pajak daerah, retribusi daerah, dan lain-lain PAD yang sah terhadap pendapatan asli daerah. Penerimaan jasa giro 2. 1 4. 3. 536 39. (Wertianti, 2013)menyatakan bahwa dana. Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah Provinsi NTB Tahun 2021 S. 463. a. kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Ini termasuk penjualan barang milik daerah yang tidak dapat. Retribusi daerah c. Hasil Perusahaan Milik Daerah dan Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan / Regional-Owned Company Revenue and Separated Management of. 4 Lain-lain PAD Yang Sah Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah merupakan pendapatan dari berbagai sumber yang bersifat tidak tetaprutin kecuali pendapatan Badan Layanan Umum Daerah BLUD Rumah Sakit Umum Daerah Dr. 13, LD 2017/13. 33. 14 tukar rupiah terhadap mata uang asing dan komisi, potongan, ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan atau pengadaan. tersebut dari PAD, bagi hasil pajak dan sumber daya alam, DAU, pinjaman daerah, dan lain-lain penerimaan yang sah. 693. Sumber PAD terdiri dari pajak daerah, restribusi daerah, laba dari badan usaha milik daerah (BUMD), dan pendapatan asli daerah lainnya yang sah. 01. 4. Pendapatan Asli Daerah (PAD)/ Regional Revenue. 01 Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat 2. pajak daerah B. Lain-lain PAD yang sah, yang terdiri dari; (a) hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan; (b) hasil pemanfaatan atau pendayagunaan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan; (c) jasa giro; (d) pendapatan bunga; (e) tuntutan ganti rugi; (f) keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing; dan (g) komisi, potongan, ataupun. Pada tahun 2018, sebesar 47,32%. 500. 1. Lain-lain pendapatan asli. 777. dana darurat; dan/atau c. Jumlah sampel sebanyak 81. Hibah dan sumbangan dari pihak ketiga yang tidak mengikat : Pemberian berupa uang dari pihak ketiga b. Lain-Lain PAD yang SAH. Piutang dari Transfer Antar Pemerintahan antara lain: 1) Piutang transfer pemerintah pusat; c. Sebagai penyumbang pendapatan daerah, PAD menjadi penting keberadaannya, apalagi dengan keterbatasan dana perimbangan dari. 000,00) 100% = 84,37% Tabel Kriteria Efektivitas Lain-Lain PAD yang sah Kabupaten Kutai Timur dari tahun 2009-2013 Tahun Rasio Efektivitas Lain-Lain PAD Yang Sah Krtieria Efektivitas 2009 183,26% Sangat efektif 2010 Kriteria 83,09% Cukup. Lebih lanjut dapat dijelaskan struktur pendapatan daerah yang diatur dalam Pasal 30 PP Nomor 12 Tahun 2019: a. 424. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. 925. Nilai tersebut adalah 68,24% dari anggaran, yang lebih rendah dari tahun sebelumnya di periode yang sama sebesar 71,11%. depkeu. salah satunya adalah lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. 419. 2014. Lain-lain pendapatan daerah yang sah merupakan seluruh pendapatan daerah selain pendapatan asli daerah dan pendapatan transfer, yang meliputi hibah, dana darurat,. Hal ini disampaikan Pjs Wali Kota Jambi, M Fauzi,. Hibah dan sumbangan dari pihak ketiga yang tidak mengikat : Pemberian berupa uang dari pihak ketiga b. FF. c. Objek penelitian ini adalah. Keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap matauang asing, dan e. 764. 072. Yuli menambahkan PAD tahun 2021 yang dianggarkan sebesar Rp 218. Sehingga penulisan skripsi ini dapat selesai tepat waktu. Lain-lain Pendapatan yang sah: 4 907,33: 2 816,34 1. 377. (2) Lain-lain PAD yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, meliputi: a. 02. 082. b. Komponen PAD terdiri dari Pajak Daerah Retribusi Daerah Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dan Lain-lain PAD yang Sah. Dana Alokasi Khusus: 171 225: 3. Pembiayaan Daerah: 192 336 066: 57 128 681: 1 009 209 885: Total Penerimaan Pemerintah. Pajak Daerah 1. Komponen retribusi daerah dalam proporsi PAD memberikan andil yang terkecil yaitu rata-rata Rp4,7milyar. retribusi daerah; c. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah yang selanjutnya disingkat LLPAD yang sah adalah pendapatan asli daerah diluar pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan daerah dan pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. EPIKD, DJPK Page 6 Hal yang berbeda pula tampak pada komposisi PAD Kota, dimana pajak daerah mendominasi PAD sebesar 63,1% atau dianggarkan mencapai Rp9,1 triliun. atan yang Sah 2018 10. Peluang yang masih jarang dilakukan oleh pemerintah daerah untuk meningkatkan pendapatannya sebagaimana dimaksud di atas. 584. dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah”. Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Swasta 24. 2. 020. Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, dan Lain-lain PAD yang Sah. Jadi pengertian dari PAD dapat dikatakan sebagai pendapatan rutin dari usaha-usaha pemerintah daerah dalamlain-lain PAD yang sah (LPADS) terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan pengaruh PD, RD, dan LPADS terhadap Pert umbuhan Ekonomi (Produk Domestik Regional Bruto) di K ota Banda Aceh. Dipisahkan, dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah. Pendapatan Lain yang Sah. Perimbangan, dan Lain-lain Pendapatan yang sah. 4 Lain-lain PAD yang Sah: 2 996 182 202 304,35: 3 255 809 637 717,81: 3 036 462 031 790,53: 3 015 428 216 220,07: 2. ” Dengan adanya potensi wisata pantai yang ada di Kabupaten Banyuwangi tersebut tentunya akan menghasilkan pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan milik daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah yang lebih besar. 3. 984. 00. 04 Lain - Lain Pad Yang Sah 2,61 49. 1 pt. 011. Shares / Share on facebook Tweet on twitter. 343. 4. Jenis pajak daerah dan retribusi daerah dirinci menurut objek pendapatan sesuai dengan undang-undang tentangPendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan salah satu pilar kemandirian suatu daerah. "Selain itu, juga terdiri dari hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebesar Rp36,3 miliar dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebesar Rp213,5 miliar," paparnya pada Kamis (2/1). peningkatan kontribusi pajak reklame ini dapat terjadi di. Hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan; 2. “Hingga hari ini realisasi untuk PAD itu sebesar 30 persen atau Rp 1,7 triliun. Lain-lain PAD yang sah sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat (2 ) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara. PAD, komponen PAD (s eperti: Pajak Daerah, Retibusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan, Lain- lain PAD yang sah) dan Pendapatan Daerah Provinsi Bengkulu selama kurun waktu 2005-2008. 186. Untuk pos DAPER daya tumbuh yang paling besar yaitu pos Dana Alokasi Khusus sebesar 41,91%; sedang untuk pos Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah adalah pos. Tabel 103. 93. 12 Tahun 2019 pasal 1 menyatakan bahwa Dana Alokasi Umum adalah dana yang berasal dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan keuangan antar daerah untukLain-lain PAD yang sah, yang terdiri dari; (a) hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan; (b) hasil pemanfaatan atau pendayagunaan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan; (c) jasa giro; (d) pendapatan bunga; (e) tuntutan ganti rugi; (f) keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing; dan (g) komisi, potongan, ataupun. 549. Terdiri dari hasil pajak daerah, retribusi daerah, pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain. 000,- terdiri dari: 1. pengumpulan data dilakukan dengan metode. 560. 04 Lain-lain PAD yang Sah 18. Beberapa komponen PAD sudah ada yang dekati target. jasa giro; c. hasil penjualan aset daerah yang tidak dipisahkan; b. 169 Tabel 106. 3). PAD terdiri pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan yang dipisahkan dan lain- lain PAD yang sah. 560. Pasal 5. Retribusi Daerah. 345. 3. 1. komisi, potongan, ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan. 04. . 3.